Soal:
Di Libya dibentuk Pemerintahan Persatuan Nasional. Yang tampak bahwa kedua pihak yang bertikai di Libya bersepakat atasnya. Apakah kesepakatan ini bersifat hakiki atau tidak? Bagaimana hal itu tercapai setelah pertikaian bersenjata yang berlangsung selama sepuluh tahun yang mana selama itu masing-masing kubu berusaha menghancurkan kubu yang lain? Apa hakikat sikap Amerika, Inggris, negara-negara Eropa dan Turki serta negara-negara yang turut campur dalam krisis Libya terhadap kesepakatan ini?
Jawab:
Dengan memperhatikan perkembangan mutakhir dalam krisis Libya selama dua tahun ini khususnya sejak 5/2/2021 ketika Forum Dialog Politik yang disponsori oleh PBB memilih Otoritas Eksekutif Persatuan yang menerima mandatnya pada 16/3/2021, perkembangan ini disebabkan peristiwa-peristiwa yang berturut-turut:
Pertama, pada kuartal terakhir tahun lalu meletus perang dialog Amerika Inggris di medan Libya. Inggris melalui agen-agennya menggelar konferensi-konferensi dialog di Maroko. Sedangkan Amerika melalui pejabat utusan PBB Stephanie Williams, seorang diplomat Amerika, menggelar pertemuan-pertemuan di Tunisia dan Jenewa. Kami telah merinci hal itu di dalam Jawab Soal tanggal 25/11/2020. Setelah itu berturut-turut terjadi perkara-perkara berikut:
Pertama, Inggris melalui agen-agennya dengan partisipasi 13+13 anggota parlemen Tripoli dan Tobruq menggelar konferensi di Bouznika Maroko pada 24/2/2021 untuk memilih Otoritas Eksekutif dan mendistribusian jabatan tinggi. Sampai Amerika bisa menggelar konferensi Jenewa antara 1-5 Februari 2021 yang diikuti oleh 75 person politik yang dipilih untuk dialog itu dan terjadi pemilihan pemimpin baru. Terjadi tekanan-tekanan yang dilakukan terhadap mereka dari sejumlah pihak sehingga mereka memberi suara atas pemilihan Dewan Kepresidenan dan Kepala Pemerintahan yang baru. Maka pada 5/2/2021 diumumkan bahwa telah terpilih Muhammad al-Manfiy sebagai ketua Dewan Kepresidenan, Abdul Hamid ad-Dubaibah sebagai perdana menteri dan Musa al-Koniy dan Abdullah al-Lafi sebagai anggota Dewan Kepresidenan. Begitulah, Amerika berhasil memilih Otoritas Eksekutif di Libya. Maka Amerika berhasil meraih ronde pertarungan dengan Inggris sekarang ini. Dengan begitu, Inggris kehilangan ronde ini dan tidak berhasil memilih pemimpin-pemimpin baru di dalam Konferensi Dialog paling akhir di Bouznika Maroko. Itu dinilai sebagai kerugian besar bagi Inggris setelah keberhasilannya sebelumnya dalam menggelar Konferensi Skhirat di Maroko pada tahun 2015 yang mana ketika itu terpilih perdana menteri dan ketua Dewan Kepresidenan serta dibentuk pemerintahan di Tunisia yang dikepalai oleh Fayez as-Saraj.
Kedua, dengan terpilihnya Otoritas Eksekutif Persatuan (Ketua Dewan Kepresidenan dan Perdana Menteri) oleh Forum Dialog Politik Libya yang dibentuk oleh seorang diplomat Amerika, pejabat utusan PBB, Stephanie Williams pada September 2019, dan Forum tersebut meluncurkan pertemuan-pertemuannya pada bulan-bulan terakhir tahun 2020, maka Amerika Serikat secara praktis menjadi pihak yang telah memegang kepemimpinan proses politik di Libya. Dengan begitu, Amerika Serikat telah meraih keberhasilan yang disyaratkan dalam menarik karpet Libya dari kaki-kaki Inggris dan orang-orang Eropa meski hal itu bukan berarti bahwa Amerika Serikat telah berhasil mengontrol sebagian besar kartu medan Libya.
Ketiga, Otoritas Eksekutif yang baru di Libya dan yang dipilih oleh Forum Utusan Amerika PBB Stephanie Williams (yaitu Forum Dialog Politik Libya) dengan nyaman mendapat suara Parlemen Libya. Parlemen Libya pada 10 Maret memberikan kepercayaan kepada Pemerintahan Persatuan Nasional yang dipimpin oleh ad-Dubaibah dengan jumlah suara mencapai 132 suara anggota Parlemen dari 188 anggota (BBC, 14/3/2021). Demikian juga rangkaian proses penyerahan kekuasaan dari pemerintahan as-Saraj di Tripoli yang pro kepada Inggris: Libya menyaksikan Pemerintahan Baru menerima mandat dengan lancara tanpa gangguan. Fayez as-Saraj mantan Ketua Dewan Kepresidenan dan Pemerintahan Persatuan Nasional di Tripoli menjabat tangan Abdul Hamid ad-Dubaibah kepala Pemerintahan Baru dalam proses serah terima kekuasaan. Ad-Dubaibah menyampaikan sumpah konstitusionalnya kemarin Senin di kota Tobruq di Libya Timur, yang mana administrasi yang berpusat di timur menyambut baik pengangkatannya (Deutch Welle Jerman, 16/3/2021). Dengan semua ini, agen-agen Inggris dan Eropa di Libya telah berjalan bersama solusi Amerika. Dan ini tidak terjadi kecuali dengan persetujuan Inggris dan Eropa terhadap solusi ini meski bersifat temporer.
Keempat, untuk melengkapi pemandangan maka juga terjadi lancarnya penyerahan kekuasaan dari pemerintah Libya Timur yang tidak diakui secara internasional dan didukung oleh Mesir dan Amerika. (Pemerintah tandingan di Libya timur pada Selasa menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Persatuan Nasional yang baru dengan kepemimpinan Abdul Hamid ad-Dubaibah, satu minggu setelah ad-Dubaibah secara resmi menerima mandat di ibukota Tripoli. Proses penyerahan kekuasaan berlangsung di pusat pemerintahan tandingan yang tidak diakui secara internasional di Benghazi, kota terbesar kedua Libya, dengan dihadiri oleh presidennya Abdullah ats-Tsani, delegasi Pemerintah Persatuan Nasional wakil perdana menteri Husain al-Qathrani dan Menteri Dalam Negeri Khalid Mazin serta sejumlah menteri. Al-Qathrani menegaskan bahwa periode perpecahan telah berakhir. Dia mengatakan di dalam keterangan pers, Pemerintahan Persatuan Nasional ada untuk melayani seluruh warga negara (Frans 24, 23/3/2021).
Kedua, dengan memperhatikan sikap internasional dan regional terhadap perkembangan saat ini untuk krisis di Libya, kita temukan sebagai berikut:
Amerika dan PBB: menimbang bahwa jalannya solusi politik ini telah dirancang dan disupervisi secara langsung oleh politisi Amerika, utusan PBB ke Libya, maka Amerika dan PBB dengan tegas mendukung jalur ini. Stephanie Williams seorang diplomat Amerika yang bekerja atas nama PBB merayakan keberhasilannya setelah terpilih kepemimpinan baru tersebut. Dia mengatakan, saya senang bahwa saya menyaksikan detik bersejarah ini. Dia mengatakan kepada pihak-pihak Libya, ini merupakan komitmen resmi dan Otoritas Eksekutif terpilih wajib memenuhinya (al-Arabiya, 5/2/2021). Aktifitas yang dilakukannya menjadi aktifitas resmi dan mengikat bagi pihak-pihak, dipaksakan terhadap mereka dan mereka tidak memiliki hak menyalahinya, dan jika tidak maka akan dijatuhi sanksi-sanksi Amerika yang telah diancamkan oleh Amerika sebelumnya. Hal itu menurut jalan arogansi dan kecongkakan Amerika yang memaksakan solusi-solusi dan mengancam pihak yang menyalahinya. Duta besar Amerika untuk Libya Richard Norland dalam sambungan telepon dengan Ketua Dewan Kepresidenan Libya Muhammad al-Manfiy menegaskan dukungan Amerika Serikat kepada Dewan dan Pemerintah dan dia mengucapkan selamat kepada semua peserta di dalam dialog Libya dan pemimpin Libya. Dia mengatakan, interaksi datang dari Washington (Bawabah al-Wasthu al-Libiy, 12/2/2021).
Sikap Turki: Presiden Turki Erdogan melakukan kontak dengan Otoritas Eksekutif yang baru Ketua Dewan Kepresidenan Muhammad al-Manfiy dan kepala pemerintahan Persatuan Nasional Abdul Hamid ad-Dubaibah. Erdogan mengisyaratkan adanya tanda-tanda harapan tentang penciptaan solusi permanen di Libya (Al-Jazeera.net, 20/3/2021). Kemudian Muhammad al-Manfiy melakukan kunjungan ke Turki pada 26/3/2021. Al-Manfiy dalam pertemuannya dengan Erdogan meminta pentingnya komitmen terhadap capaian-capaian tahapan transisi di Libya yang berakhir dengan digelarnya pemilu pada 24 Desember tahun ini (Al-Arabiya.net, 27/3/2021). Kemudian seperti yang tampak bahwa Turki meminta penarikan diri para kombatan Suria dari Libya. Sumber-sumber Observatorium Suria untuk Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa perintah datang untuk para kombatan Suria yang pro Ankara di Libya untuk mulai mempersiapkan peralatan dan diri mereka sebagai persiapan untuk kembalinya mereka ke Suria (The Independent arabic, 20/3/2021). Semua ini menunjuk kepada eksperimen besar Turki dengan jalannya solusi politik yang dipimpin oleh utusan PBB Stephanie Williams.
Sumber-sumber media menyebutkan bahwa Abdul Hamid ad-Dubaibah pergi ke Turki segera setelah terpilih di Jenewa sebagai kepala pemerintahan Libya. Pernyataan-pernyataan ini dan pernyataan Yasin Aqthay Penasehat Presiden Turki menegaskan hal itu. Sebab Aqthay mengatakan, kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh Turki dengan pemerintahan rekonsiliasi Libya sebelumnya yang dipimpin oleh as-Saraj dan eksistensi militeristik Turki di Libya tidak akan terpengaruh dengan terpilihnya pemerintahan baru. Pemerintah transisi yang baru tidak menentang kesepakatan tersebut dan tidak pula terhadap eksistensi Turki di Libya. Surat kabar Le Monde Prancis pada 8/2/2021 mengatakan, kepentingan-kepentigan perdagangan perdana menteri baru membuatnya dekat sekali dari Turki. Dia adalah representasi di Libya untuk institusi resmi negara Turki yang menangani pasar Libya.
Sikap Mesir: Presiden Mesir as-Sisi di Kaero menyambut langsung Muhammad al-Manfiy ketua Dewan Kepresidenan baru pada Kamis 25/3/2021 (Sky News arabic, 25/3/2021) dalam isyarat yang jelas untuk dukungan Mesir kepada jalur politik di Libya ini dan bahwa Mesir adalah juga telah mengalihkan sikapnya dari krisis di Libya berdasarkan realita yang telah dibuat oleh diplomat Amerika dan utusan PBB Stephanie Williams. Mungkin pergantian sikap Turki dan Mesir secara bersamaan itu mengandung isyarat yang jelas bahwa sikap kedua negara itu berasal dari sumber yang sama. Pemimpin baru Libya konsern untuk mengunjungi kedua negara regional aktor di medan Libya itu dan keduanya, yakni Turki dan Mesir, menerapkan politik Amerika di sana sesuai peran masing-masing. Presiden Mesir as-Sisi menyambut kepala Pemerintahan Libya yang baru Abdul Hamid ad-Dubaibah pada 18/2/2021. As-Sisi kembali mengucapkan selamat untuk pemimpin baru Libya dan siap memberikan dukungan penuh kepadanya. Telah terjadi kesepakatan saling mengunjungi pada tingkat para pejabat eksekutif dan konsultasi terkait semua sektor. Ad-Dubaibah mengatakan, Libya, baik Pemerintah dan rakyat mengharapkan terjadinya kerjasama menyeluruh dengan Mesir dengan tujuan mengkloning model yang sukses dari pengalaman pengembangannya yang inspiratif yang terealisir selama tahun-tahun lalu dengan kepemimpinan Presiden (Al-Hurra, 18/2/2021).
Sikap tripartit Maroko, Aljazair dan Tunisia yang merupakan negara regional yang menjadi aktor di Libya, telah mengumumkan dukungannya kepada Otoritas Eksekutif baru di Libya. Raja Maroko mengirimkan kepada Ketua Dewan Kepresidenan yang baru penegasannya atas dukungan Maroko yang telah dijanjikan untuk semua langkah dan upaya yang dikerahkan untuk menghilangkan tantangan-tantangan yang menghadang Libya demi keberhasilan periode rumit ini. Dia memberikan ucapan selamat kepada al-Manfiy atas kepercayaan yang dia peroleh untuk melayani negaranya dalam tahapan transisi yang menentukan ini (Anadolu, 31/3/2021). Menteri Luar Negeri Tunisia Utsman al-Jarnadi dan Menteri Luar Negeri Aljazair Shabriy Bouqadum bertemu pada 1/4/2021 di Tunisa membahas sejumlah isu internasional dan regional khususnya masalah Libya lalu keduanya menegaskan pentingnya mendukung Otoritas Eksekutif yang baru untuk mensukseskan jalur politik Libya dalam cakrawala pemilu mendatang yang menjaga persatuan dan kekebalan negara saudara ini (Anadolu, 2/4/2021). Menteri Luar Negeri Aljazair telah memperbarui penolakan negaranya terhadap eksistensi kekuatan asing manapun di wilayah Libya. Dia menegaskan di dalam konferensi pers atas pentingnya jaminan keamanan di Libya melalui penyatuan lembaga keamanan (the Independent arabic, 20/3/2021).
Ketiga negara aktor di medan Libya untuk Eropa khususnya Inggris ini terpaksa mengakui Otoritas Eksekutif yang dibetuk oleh Amerika di Libya. Hal itu serupa dengan negara-negara yang menjadi majikan ketiga negara itu. Dan juga untuk memberi ketiga negara itu kesempatan pada tahapan transisi ini untuk bekerja mendukung agen-agen Eropa. Sebab keberhasilan Amerika di Libya dan pemusatannya di Libya berarti perluasan di Afrika Utara untuk mencapai ketiga negara itu sehingga mengancam agen-agen yang pro Eropa khususnya Inggris. Ini pertama kalinya Amerika telah masuk ke salah satu negeri Afrika Utara sejak beberapa dekade lalu.
Sikap negara-negara Eropa: tidak ada negara Eropa yang menampakkan sikap negatif terhadap Otoritas Eksekutif yang baru di Libya. Sikap negara-negara Eropa itu sebagai berikut:
Pertama, Ketua Dewan Eropa Charles Michel mengunjungi Tripoli dan bertemu dengan al-Manfiy dan Dubaibah pada 4/4/2021. Dia mengumumkan di akun twitternya Uni Eropa berdiri di samping Pemerintah Libya yang baru dan memberikan dukungan kepadanya untuk menjaga kesatuan dan kedaulatannya serta mencapai kemakmurannya. Ini merupakan kunjungan pertama pejabat Eropa setelah pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional yang baru. Dia mengatakan di dalam konferensi pers, kami ingin mendukung Anda agar Anda membangun negeri Anda tetapi dengan syarat-syarat, semua orang bayaran dan prajurit asing harus meninggalkan negeri. Kami mendorong pemilu pada waktunya yang telah ditetapkan dan kami ingin mendukung Anda secara lebih besar. Stabilitas, keamanan dan imigrasi merupakan isu-isu yang penting (Anadolu, 4/4/2021). Perwakilan tinggi kebijakan luar negeri dan keamanan di Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, eksistensi militeristik dan aliran tentara bayaran ke wilayah Libya makin meningkat pada tahun terakhir”. Dia mengungkapkan bahwa misi Irene telah meraih hasil nyata dalam memantau pelanggaran-pelanggaran embargo yang dijatuhkan terhadap Libya, satu perkara yang berkontribusi dalam langkah-langkah positif yang diraih oleh orang-orang Libya dengan membentuk Pemerintah Persatuan Nasional. Uni Eropa beberapa hari sebelumnya telah memperpanjang jangka waktu operasi Irene maritim untuk memantau pantai-pantai Libya selama dua tahun lagi hingga tahun 2023 (the Independent arabic, 20/3/2021).
Kedua, (Menteri Luar Negeri Italia, Prancis dan Jerman pada Kamis telah tiba di ibukota Libya, Tripoli dalam misi Eropa yang bertujuan membuka kanal-kanal dialog dengan pemerintah yang baru. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas ketika tiba di Tripoli mengatakan bahwa kemajuan yang disaksikan oleh Libya adalah salah satu titik terang di dalam politik luar negeri setahun terakhir. Dia menambahkan bahwa orang-orang Libya ketika ingin masa depan mereka ada di tangan mereka kembali, maka itu hanya dengan mengubah gencatan senjata menjadi perdamaian dan rekonsiliasi hakiki. Dia menekankan atas monitoring proses embargo senjata terhadap berbagai pihak. Dia menegaskan bahwa penarikan pasukan asing dan tentara bayaran merupakan syarat mendasar untuk mempersiapkan pemilu mendatang (Aljazeera.net, 25/3/2021).
Dengan semua sikap Eropa tanpa kehadiran Inggris, tampak dengan jelas bahwa Eropa sepakat dengan syarat terhadap solusi Amerika ini, yaitu jaminan keluarnya pasukan asing dari Libya, dan tepatnya Turki dan Rusia, khususnya bahwa Eropa sadar skala kebingungan untuk politiknya disebabkan oleh eksistensi Turki dan Rusia di Libya itu dan kerumitan yang muncul dari hal itu. Misi maritimnya, misi Irene memantau pihak yang masuk dan keluar ke Libya.
Adapun sikap Inggris, maka telah bercampur antara kebingunan dan kecerdikan pada waktu yang sama:
Pertama, Perdana Menteri Inggris Boris Jhonson pada Jumat telah melakukan kontak telepon dengan sejawat Libya nya yang baru Abdul Hamid Dubaibah. Dia memberikan ucapan selamat atas penunjukannya. Dia memperbarui dukungan Kerajaan Inggris untuk proses politik di Libya menurut yang diberitakan oleh kantor berita Anadolu. Dia menambahkan keduanya sepakat mempertahankan kontak erat di bulan-bulan mendatang sementara pemerintah transisi sedang mempersiapkan pemilu nasional pada waktu mendatang di tahun ini (Middle East Monitor, 12/2/2021). Ini terjadi dua minggu setelah terpilihnya ad-Dubaibah. Hal itu menunjukkan kebingungan Inggris.
Kedua, dalam komentar Jhonson terhadap tawaran Yordania ke Dewan Kemanan PBB untuk mencabut embargo senjata dari Libya, Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond saat kunjungannya ke Madrid mengatakan, masalahnya adalah tidak ada pemerintah di Libya yang efektif dan mengontrol wilayahnya. Tidak ada milter Libya yang mungkin bagi masyarakat internasional untuk mendukungnya secara aktif. Hammond menambahkan, syarat pertama adalah wajib dibentuk Pemerintah Persatuan Nasional, kemudian masyarakat internasional harus segera bersatu di seputar pemerintah itu dan menjamin agar pemerintah itu memiliki sarana-sarana untuk menangani terorisme yang dilakukan oleh militan (Sky News arabic, 20/2/2021). Jelas dari ucapannya bahwa Inggris tidak dalam potret rencana Amerika yang telah menghasilkan terpilihnya ketua untuk Dewan Kepresidenan dan Kepala Pemerintahan Persatuan Nasional. Ini kebingungan yang lainnya!
Ketiga, Inggris terus mengikuti Amerika setelah tidak berdaya menyalip Amerika di Libya pada waktu sekarang. Oleh karena itu, Inggris berada di dalam arus besar yang mendukung jalur politik yang dipimpin oleh Amerika dan Amerika bergegas menjalankannya. Duta besar Amerika Richard Norland dalam tweetnya di Twitter menganggap bahwa pemungutan suara Parlemen dengan memberi kepercayaan kepada pemerintah transisi yang baru menjadi tuntutan mendesak sehingga pemerintah yang baru bisa menjalankan tugasnya. Ia menyoroti bahwa ada kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah mendesak oleh pemimpin Libya untuk mendanai reformasi yang diperlukan dalam sektor kelistrikan dan bidang-bidang utama lainnya (ash-Sharqu al-Awsath, 7/3/2021). Duta besar Inggris, di tengah arus ini, menurut sumber yang sama, terpaksa mentweet dalam arah pernyataan Amerika. Nicholas Hopton duta besar Inggris di Libya bergabung ke dalam daftar orang yang meminta digelarnya sidang pemberian kepercayaan kepada pemerintahan Dubaibah. Dia mengatakan dalam keterangan singkat yang dia ungkapkan melalui Twitter kemarin sore bahwa penting digelar sidang Parlemen dalam waktu dekat untuk memberikan suara atas pemberian kepercayaan untuk hasil-hasil Forum Dialog Politik Libya di Jenewa dan mendukung Libya di jalan ke arah masa depan yang lebih baik.
Keempat, dari semua ini jelaslah bahwa Inggris telah berada di dalam masalah besar di depan kemajuan yang dibuat oleh diplomat Amerika, utusan PBB, Stephanie Williams. Dan jelas bahwa tidak ada di depan Inggris kecuali berjalan bersama arus tersebut. Maka Inggris menginstruksikan para pengikutnya di Tripoli untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan ad-Dubaibah. Ini seperti kekalahan politik bagi Inggris di Libya yang Inggris dan para pengikutnya tidak bisa memperbaikinya melalui negosiasi Bouznika di Maroko maupun dengan menghalangi pemungutan suara dan apa yang disebut oleh utusan PBB Stephanie Williams sebagai dana politik korup. Dia mengatakan, orang-orang yang berusaha memberikan dana kepada peserta di dalam dialog akan diklasifikasikan sebagai yang menghalangi dialog sebagaimana juga akan dibuka penyelidikan pada informasi tentang pembayaran suap dan pembelian suara. Dia menunjuk kepada bahwa ada kode etik terkait campurtangan dana politik korup (ash-Sharqu al-Awsath, 17/11/2020). Kecurigaan dana korup ini menunjuk kepada peran Emirat dan upayanya mempengaruhi pilihan anggota Forum Dialog Libya (Aljazeera.net, 16/11/2020).
Ketiga: adapun bagaimana Amerika berhasil dalam menarik karpet Libya dari bawah kaki Inggris, maka hal itu tidak bisa dipahami kecuali sesuai realita-realita berikut:
Pertama, pengaruh di dalam Libya: dengan berakhirnya agen Inggris, al-Qadzafi, pada tahun 2011, maka telah runtuhlah halangan di depan Amerika dan akhirnya Amerika memiliki pengaruh di Libya. Dan pengaruh ini mulai tumbuh. Kontrol agen Amerika Haftar terhadap Libya timur merupakan isyarat bahwa Amerika memiliki separo Libya. Kemudian Jhon Bolton, penasehat keamanan nasional dalam pemerintahan Trump, memperbolehkan serangan Haftar atas Tripoli pada tahun 2019. Hal itu dengan dukungan dari Presiden Amerika selama kontaknya dengan Haftar. Amerika mengumumkan penolakannya terhadap rancangan resolusi yang diajukan oleh Inggris pada tanggal itu untuk menghentikan serangan Haftar atas Tripoli. Namun serangan ini gagal dan dia dijauhkan dari Tripoli. Hampir-hampir Haftar jatuh seandainya Turki yang mengumumkan dukungannya kepada pemerintahan Tripoli yang dipimpin oleh Fayez as-Saraj tidak menghentikan dukungannya untuk memasuki Sirte dan al-Jufrah, dua benteng strategis Haftar, yang jika keduanya jatuh di tangan pemerintahan as-Saraj maka ketika itu Haftar pun jatuh. Turki meminta as-Saraj menghentikan hal itu dan melakukan negosiasi.
Amerika ingin menjadikan pemerintahan as-Saraj tersandera di antara dua pilihan: pertama, menjadikannya tergadai kepada dukungan Turki dan jatuh dalam dekapan Erdogan sehingga Turki bisa melonggarkan belenggu-belenggu Eropa. Kedua, Turki bisa masuk ke jamaah-jamaah islamiyah moderat yang menjadi tulang punggung kekuatan di Tripoli dan Misrata sehingga Turki melakukan skenario Suria di tengah mereka. Turki membuat milisi-milisi yang pro kepadanya itu patuh kepada perintah yang mengantarkan kepada pencabutan lemak dari tulang punggung untuk kekuatan pemerintahan as-Saraj sehingga dengan itu Turki menghalangi Inggris untuk bisa memanfaatkan tulang punggung itu khususnya bahwa jamaah-jamaah itu telah terbanjiri hatinya oleh hasrat Erdogan! Yang tampak bahwa dua perkara itu tercapai bagi Amerika sekaligus pada tingkat yang bisa diterima meski tidak semuanya. Hal itu ditunjukkan oleh mudahnya kontak-kontak yang dilakukan oleh utusan PBB Stephanie Willimas dengan kepala-kepala daerah dan institusi-institusi pemuda dan militer, tidak ada bedanya antara Libya timur yang pro Amerika dan Libya barat yang pro Inggris hingga hari-hari itu. Artinya, upaya Amerika untuk mengambil kepemimpinan dalam proses politik telah berjalan dengan halangan yang lebih kecil sebab Turki telah menyiapkan suasana lebih di Libya barat. Dan hasilnya, pengaruh Amerika di Libya meningkat dengan mengorbankan penetrasi di barat sementara pengaruh Inggris dan Eropa menyusut hingga di wilayah barat.
Sekarang Amerika telah berhasil mencapai apa yang diinginkannya berupa lulusan angkatan pertama kepemimpinan baru dari Dewan Kepresidenan yang baru dan Pemerintahan yang baru. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin Amerika akan menurunkan sandarannya kepada Haftar kecuali dengan kadar yang diperlukan untuk menggunakannya sebagai alat tekanan terhadap para politisi agar menjalankan perintah Amerika. Mungkin saja, perkara Haftar akan berakhir jika keberhasilan politik Amerika terus berlanjut. Apalagi kepada Haftar tidak disandarkan jabatan apapun di dalam pemerintahan transisi yang baru sementara dia berambisi untuk menjadi menteri pertahanan atau panglima militer. Tetapi kepala pemerintahan yang baru tetap mempertahankan jabatan menteri pertahanan untuknya sendiri, sementara Dewan Kepresidenan tetap mempertahankan jabatan panglima tertinggi militer.
Kedua, perubahan pemerintahan di Amerika: datangnya pemerintahan Biden dan kekalahan pemerintahan Trump memiliki pengaruh besar dalam percepatan penarikan karpet Libya dari bawah kaki Inggris. Meskipun pemerintahan Biden telah memetik buah dari apa yang ditanam oleh pemerintahan Trump di Libya, namun pergantian pemerintahan di Amerika sangat menentukan dalam percepatan perubahan Libya. Pemilihan oleh Forum Dialog Libya atas Dewan Kepresidenan dan Pemerintahan Persatuan Nasional terjadi sekitar dua minggu setelah Biden menerima tampuk kepresidenan di Washington. Pembentukan pemerintahan Libya tercapai sekitar dua bulan setelah Biden menjabat. Pengaruh pergantian dalam pemerintahan Amerika iu sebagai berikut:
a- Kembali kepada sekutu dan merekrut mereka melawan China dan Rusia:
Pemerintahan Biden telah mengumumkan bahwa telah kembali kepada sekutu Eropanya setelah ketegangan pemerintahan Trump. Biden dengan didampingi wakilnya Kamala Haris dalam pidato singkat di Departemen Luar Negeri mengatakan bahwa Amerika telah kembali dan diplomasi juga telah kembali (Sputnik Rusia, 4/2/2021). Slogan Biden Amerika telah kembali -America is back- menggantikan slogan Trump Amerika yang pertama -America first-, satu perkara yang diulang-ulang oleh Menteri Luar Negeri Amerika di Brussel. Dia mengatakan, kami ingin datang ke sini dengan tugas sentral yaitu: kami kembali menegaskan komitmen kami kepada NATO dan aliansi kami serta kerjasama kami dengan Uni Eropa dan sekutu-sekutu utama kami ... Saya ulangi: bahwa Amerika telah kembali dari sisi komitmen dengan aliansi dan kerjasama kami (Euro News arabic, 26/3/2021). Amerika kembali kepada sekutu Eropanya untuk merekrut mereka melawan China dan Rusia. Ini memiliki cerminan besar terhadap krisis Libya. Dari sisi bahwa solusi politik Amerika untuk krisis di Libya akan tetap mempertahankan untuk orang-orang Eropa sebagian pengaruh dengan imbalan tujuan yang lebih besar yaitu menempatkan mereka ke sisi Amerika melawan China dan Rusia. Satu perkara yang diucapkan oleh pernyataan-pernyataan Amerika: Menteri Luar Negeri Amerika Antony Belkin dengan sejawatnya dari Itali Luigi Di Maio pada Selasa membahas file-file China, Afganistan dan Libya. Hal itu berlangsung di sela-sela pertemuan para menteri luar negeri NATO di Brussel. Dalam penutupan pertemuan, juru bicara kementerian luar negeri Amerika, Ned Price menyatakan bahwa kedua pihak bertukar pandangan seputar persoalan-persoalan yang direpresentasikan oleh China dan masa depan NATO di Afganistan dan jalan paling efektif untuk mendukung reformasi politik di Libya. Menurut juru bicara tersebut, Menteri Pertahahan kedua negara sepakat melanjutkan kerja antara Washington dan Roma seputar persoalan-persoalan global. Keduanya mengungkapkan dukungan mereka untuk mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara Amerika Serikat dan Uni Eropa (RT, 23/3/2021).
Dengan semua ini menjadi jelas bahwa perubahan pemerintahan di Amerika menjadi sebab menentukan dalam percepatan perubahan politik di Libya untuk kemenangan Amerika.
b- Memburuknya hubungan Eropa dengan Inggris setelah pelaksanaan Brexit: negosiasi sulit untuk keluarnya Inggris dari Uni Eropa melalui kesepakatan merupakan sebab dalam menabur gap antara Inggris dan negara-negara Eropa. Keegoisan Inggris telah tampak secara brutal dalam negosiasi itu dan menghasilkan keteguhan Eropa yang lebih dekat kepada denda dan hukuman, menjadikan perpecahan di antara Inggris dan Uni Eropa menjadi fitur paling menonjol setelah Brexit. Hal itu tampak dalam kesopanan Inggris kepada Turki sementara Turki menantang Prancis dan Eropa di Mediterania timur. Dan hal itu tampak secara lebih besar dalam krisis vaksin Corona Astra Zeneca Inggris dengan Eropa. Ini mendorong hubungan-hubungan Inggris dengan negara-negara Uni Eropa ke keadaan yang lebih dekat kepada krisis dan kontraksi. Oleh karena itu, menteri luar negeri Prancis dan Jerman mengunjungi Libya setelah pembentukan Pemerintahan Persatuan Nasional disertai oleh Menteri Luar Negeri Italia dan bukan oleh Menteri Luar Negeri Inggris sebagaimana kebiasaan dahulu dalam pergerakan internasional Eropa sebelum Brexit. Hal itu berarti bahwa memburuknya hubungan Inggris dengan negara-negara Uni Eropa telah mendorong Uni Eropa mengikuti Amerika di jalur solusi di Libya. Jadi koordinasi Eropa dengan Inggris telah hilang. Eropa tidak berdiri bersama Inggris untuk membentuk tembok di Libya di depan pergerakan Amerika yang pada akhirnya menyebabkan Inggris mendapati dirinya sendirian di depan arus besar Amerika sehingga Inggris tunduk kepada gelombang Amerika dan meminta agen-agennya untuk menyerahkan kekuasaan di Tripoli.
Keempat: dari sini tampak bahwa Amerika telah memenangkan ronde sekarang dalam pertarungan dengan orang-orang Eropa memperebutkan negeri islami yang termasuk negeri paling kaya minyak di Afrika. Air liur Amerika menetes berambisi memenangkan investasi-investasi di sana dan merampok kekayaannya. Dahulu Amerika telah mengumumkan dukungannya kepada Haftar dengan harapan menjamin untuk Amerika aliran minyak jika Haftar menguasai kekuasaan dalam upayanya menguasai Tripoli pada Juni tahun 2019. Sebagaimana yang disebutkan oleh mantan presidennya, Trump, yang melakukan kontak telepon dengan Haftar pada 19/4/2019. Jelas di dalamnya Trump menegaskan peran Haftar yang substansial dalam memerangi terorisme dan menjamin minyak (Deutch Welle, 19/4/2019). Kemudian berturut-turut terjadi langkah-langkah Amerika sampai mengontrol Dewan Kepresidenan dan Perdana Menteri. Meski demikian, pertarungan Amerika Eropa akan terus berlangsung tanpa berhenti di masa depan sejauh yang bisa dilihat. Sebab Inggris memiliki lingkungan politik lama dan negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Italia memiliki kepentingan dan eksistensi melalui perusahaan-perusahaan yang berinvestasi.
Sungguh menyakitkan, negeri islami ini seperti negeri islami lainnya menjadi medan pertarungan antara para penjajah untuk meluaskan pengaruh dan merampok kekayaan! Pada waktu yang mana di situ para penguasa di negeri kaum Muslim terikat dengan penjajah yang ini atau itu. Dan mereka tidak berpikir dalam membebaskan diri dari keterikatan hina ini! Sesungguhnya yang wajib bagi Ummat khususnya orang-orang mukhlis di antara anak-anak Ummat adalah melakukan aktifitas politik dan mengerahkan segenap daya upaya dalam mengubah para penguasa itu, dan menjatuhkan negara-negara asing yang mendukung para penguasa itu, serta mengadakan negara yang menerapkan syariah Allah dan mengembannya ke seluruh dunia serta mengembalikan kekayaan kepada warganya dan mendistribusikannya kepada anak-anak Ummat sehingga tidak tersisa di tengah umat seorang pun yang fakir dan tidak pula orang yang membutuhkan. Sesungguhnya itu adalah Daulah al-Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian yang telah Allah SWT janjikan:
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾
“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa” (TQS an-Nur [24]: 55).
Dan yang disampaikan kabar gembiranya oleh Rasulullah saw setelah kekuasaan diktator yang kita sedang hidup di dalamnya, yaitu melalui sabda Beliau Saw:
«ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ»، رواه أحمد عن النعمان بن بشير
“Kemudian ada kekuasan diktator dan akan terus ada sesuai kehendak Allah, kemudian Allah mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya, kemudian ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian” kemudian Beliau diam”. (HR Ahmad dari an-Nu’man bin Basyir).[]
25 Sya’ban 1442 H
07 April 2021 M
Oleh: Syekh Atha bin Khalil Abu ar-Rasytah
0 Komentar