TintaSiyasi.com -- Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana menegaskan bahwa usut tuntas korupsi di Kementerian Keuangan. “Usut tuntas terkait rumor yang tidak sedap dan juga bau busuk yang menyengat terkait dengan korupsi di Kementerian keuangan dan juga kementerian-kementerian yang lain,” tegasnya di acara Perspektif Justice Monitor: Selama Ini Borok Pejabat Korup Ditutupi Isu Radikalime? di YouTube Justice Monitor, Jumat (10/3/2023)
Menurut Agung, usai banyaknya ulah oknum pejabat kementerian keuangan yang kekayaannya di luar batas kewajaran terungkap, hal itu menurutnya, sebenarnya sudah cukup jadi alasan bagi pemerintah untuk meminta maaf kepada publik.
“Patut diduga ulah anak buah dan Sri Mulyani itu bikin semua pejabat Departemen Keuangan kalang kabut berusaha menyembunyikan harta, belum lagi isu Sri Mulyani yang rangkap 30 jabatan yang ini melanggar Undang-Undang juga dan ini juga dibiarkan.,” bebernya.
“Menkopolhukam Mahfud MD ada kejanggalan kecurigaan transaksi 300 triliun di Kemenkeu. Waduh kasus luar biasa besarnya. Kasus Jiwasraya, Asabri yang puluhan triliun tidak seberapa dibandingkan 300 triliun ini,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa apa yang diperbuat oleh masyarakat yang kini muncul dugaan uang pajak mereka dirampok secara brutal, membuat rakyat menderita dengan kenaikan BBM, subsidi dicabut, utang luar negeri ditambah, beberapa skandal yang terjadi di Kemenkeu muncul di berbagai bidang baik pegawai di perpajakan maupun di Bea cukai.
“Situasi saat ini jelas membuktikan ya Sri Mulyani gagal menjaga komitmen clean governance dan integritas pejabat tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut menurutnya, Presiden jokowi menanggung beban paling berat terkait dengan implementasi good and clean governance, termasuk Sri Mulyani tentunya, sebab menurutnya, diduga pejabat paling banyak yang melakukan pencucian uang negara ada di Kementeriannya, itu baru satu Kementerian.
Agung menilai bahwa dari kasus tersebut wajar jika sebagian publik menduga bahwa selama ini borok-borok pejabat korup itu ditutupi dengan isu-isu yang seolah ada kelompok radikal yang ingin menghancurkan NKRI.
“Mereka membangun ketakutan bahwa seolah-olah kelompok yang mensyiarkan urgensi penerapan syariah Islam secara kaffah menjadi ancaman negeri, padahal kita tahu semua ancaman rakyat yang sebenarnya itu adalah pejabat-pejabat korup yang terus memiskinkan rakyat itu. Jangan sampai kemudian ke sana sering ngomong radikal radikul hanya sekedar untuk menutupi bobroknya pejabat yang demikian,” pungkasnya. [] Aslan La Asamu
0 Komentar