TintaSiyasi.com -- Lima puluh delapan proyek strategis nasional belum dibangun sepanjang era pemerintahan Jokowi. Konon katanya, 2024 semua proyek tersebut harus usai dibangun, tetapi hal itu belum bisa terealisasi. Dikutip dari CNBCIndonesia.com (13/7/2023), Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo mengonfirmasi apa yang menjadi temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang telah melaporkan kepada Jokowi, bahwa terdapat 58 PSN di masa pemerintahannya belum dimulai pembangunannya. Padahal Jokowi menargetkan seluruh PSN pada 2024 harus selesai.
Memang terkait proyek yang belum terealisasi ada beberapa kemungkinan, bisa saja tetap dilaksanakan atau diusulkan jadi perencanaan pemerintahan ke depan atau dicoret dari PSN. Namun, yang perlu jadi catatan adalah nilai investasi 58 PSN infrastruktur yang belum dibangun itu mencapai Rp 420 triliun, dan proyek-proyek tersebut dipastikan tidak memberikan manfaat yang optimalnya kepada masyarakat. Wahyu merinci, diantara 58 PSN yang belum dibangun itu diantaranya MRT East-West rute Cikarang-Balaraja, kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan New Ambon, ruas-ruas tol yang menjadi bagian dari Tol Trans Sumatera, Tol Bocimi yang mau diteruskan sampai Sukabumi, dan Tol Getaci.
Sejatinya kalau melihat proyek sebanyak itu dengan pembiayaan mengandalkan investasi akan sangat sulit sekali. Karena pembiayaan proyek berdasarkan investasi ini saja menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakmandirian pemerintah dalam membangun infrastruktur yang tengah ada. Inilah konsekuensi jika pembangunan proyek strategis tidak direncanakan dengan matang dan pembiayaan tidak mandiri. Jika tidak ada investor yang mengucurkan uangnya proyek tersebut hanya akan jadi angan-angan semata.
Menyorot Alasan di Balik Proyek Strategis Nasional yang Belum Terealisasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan ada 156 proyek strategis nasional (PSN) yang sudah rampung sejauh ini. Bahkan, ia menegaskan PSN bakal lanjut terus, siapa pun pemimpin di 2024 nanti. Dari CNN Indonesia.com (9/5/2023), Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan 27 PSN masih ditargetkan rampung hingga akhir tahun ini. Sementara itu, 31 sisanya bakal dikebut hingga semester I 2024.
Wahyu merinci ada tiga tantangan PSN Jokowi belum rampung. Pertama, pengadaan tanah yang biasanya terjadi pada proyek jalan tol. Kedua, masalah pembiayaan. Ketiga, masalah perizinan yang menurutnya sudah bisa diatasi dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 alias UU Cipta Kerja. Ada catatan kritis terkait tiga tantangan pembangunan PSN sebagai berikut.
Pertama, pengadaan tanah. Sebenarnya soal pengadaan tanah ini adalah masalah klasik. Pembangunan PSN pasti menelan banyak tanah-tanah strategis milik warga, tetapi terkait ganti rugi dan sebagainya yang jadi kendala. Terkadang ganti yang diberikan tidak setimpal dengan kerugian yang warga. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah berpikir ulang, sepenting apa PSN sampai harus menggusur rumah atau lahan warga. Seharusnya pemerintah konsisten jika memang menggusur rumah atau lahan warga memberikan kompensasi yang melebihi dari harga-harga beli secara normal. Apalagi hari ini properti itu mahal dan naik secara signifikan. Penjaminan papan yang telah dikorbankan untuk PSN seharusnya mendapatkan ganti rugi yang berlipat.
Kedua, masalah biaya. Kelemahan dari pembangunan PSN adalah pembiayaan yang masih bergantung pada investasi. Sejatinya dengan adanya investasi ini jika diamati secara mendalam menjadi pintu masuk hegemoni asing ke negeri ini. Selain itu pembiayaan yang bergantung pada investasi memungkinkan PSN akan dikomersilkan dan dikapitalisasi ke depannya, padahal pembangunan tersebut sejatinya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.
Selain itu, pembiayaan PSN seharusnya mencerminkan kemandirian ekonomi bukan ku ketergantungan ekonomi pada investor asing. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memikirkan bagaimana memperoleh dana segar dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di negeri ini. Jangan sampai menggantungkan pembangunan PSN dengan utang asing atau pajak, justru ini bisa menjadi malapetaka buat negeri ini sendiri. Apalagi utang asing pasti menarik riba.
Ketiga, masalah perizinan yang sudah bisa diatasi dengan UU No.6 2023 Cipta Kerja. Sejatinya UU tersebut berpotensi memuluskan kepentingan-kepentingan para investor asing dalam menguasai proyek-proyek pembangunan yang ada di negeri ini. Selain itu, ada kemudahan bagi mereka sehingga AMDAL sering terabaikan dan tidak dijadikan permasalahan utama ketika membangun infrastruktur.
Keempat, ancaman korupsi. Dalam pembangunan PSN ini rawan sekali terjadi korupsi, terutama memang korupsi, kolusi, dan nepotisme itu mudah terjadi di sistem kapitalisme sekuler hari ini. Dana dari pusat tidak turun sebagaimana utuhnya sampai ke bawah, akhirnya ini yang membuat ancaman korupsi sistemis terjadi. Ancaman terburuk adalah proyek-proyek mangkrak dan tidak selesai karena dananya raib dikorupsi.
Kelima, pembangunan infrastruktur seharusnya berkorelasi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Dalam peradaban kapitalisme sekuler kita disuguhkan dengan majunya sains dan teknologi yang tercermin dari bangunan megah infrastruktur tetapi tatanan sosial makin lama makin rusak. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memikirkan pembangunan masyarakat yang sehat, memiliki keimanan, dan ketakwaan, sehingga bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi.
Proyek strategis seharusnya direncanakan secara strategis. Jika pembiayaannya saja dengan mengandalkan investor atau dana asing, maka itu sudah strategis tetapi proyek kapitalis nasional. Ini yang menjadi penting, proyek kapitalis dan strategis akan berbeda aplikasinya dalam segi pembiayaan. Proyek strategis memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat bukan bisnis dengan hitung-hitungan untung rugi. Berbeda dengan proyek kapitalis, aspek bisnis seperti untung dan rugi adalah nomor wahid.
Inilah perbandingan mencolok antara proyek yang dibangun berdasarkan sudut pandang kapitalis dan kemandirian strategis. Sebagai negara yang benar, seharusnya tidak menggunakan kalkulator kapitalis dalam membangun peradaban negaranya, kecuali jika mereka berfungsi sebagai regulator saja. Karena pembangunan proyek diupayakan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat bukan memproyeksikan cuan yang didapatkan.
Dampak Proyek Strategis Nasional terhadap Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Ketika membuat perencanaan PSN seharusnya pemerintah membuatnya secara matang, tidak asal, realistis , dan jangan sampai hanya mengejar pujian dan tepuk tangan. Sebagaimana diketahui rencana PSN tentunya jadi hal empuk untuk disampaikan saat berada di tahun-tahun politik. Oleh karena itu, merencanakan pembangunan PSN harus dilakukan dengan hati-hati dan menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi yang ada.
Ada dua dampak pembangunan PSN terhadap dua aspek berikut. Pertama, dalam aspek ekonomi, adanya PSN tentunya membutuhkan dana segar. Seharusnya PSN direalisasikan dengan APBN yang ada di negeri ini. Jika APBN belum mampu mengcover seharusnya pemerintah berpikir ulang, bukan malah mencari-cari investasi asing. Ketika PSN bergantung pada investasi asing, ini yang menjadi pintu gerbang masuknya hegemoni asing. Selain itu, proyek ini akan mengalami penyimpangan tujuan, yang semula untuk kemaslahatan umat dan bisa diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat berubah menjadi proyek bisnis untuk meraup keuntungan.
Kedua, dampak sosial. Pembangunan PSN dikebut tetapi hajat hidup rakyatnya masih jauh tertinggal. Masih banyak rakyatnya yang belum memiliki rumah layak huni, akhirnya terjadi jurang pemisah antara PSN yang bagus tidak selaras dengan kondisi masyarakat yang masih hidup terpinggirkan. Infrastruktur yang bagus hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki dana lebih untuk menjangkaunya.
Begitulah dua dampak yang terasa ketika pemerintah hanya mengutamakan pembangunan fisik tanpa memperhatikan pembangunan SDM dan kesejahteraan mereka secara penuh. Yang paling penting dalam membangun infrastruktur peradaban harus didukung dengan sistem ekonomi yang kuat. Karena jika tidak memiliki sistem ekonomi yang kuat pembangunan infrastruktur hanya akan menjebak sebuah negara ke dalam debt trap yang akan menjadi lingkaran setan. Selain itu, bisa menjerumuskan sebuah negara ke jurang kebangkrutan.
Strategi Islam dalam Membangun Proyek yang Berkorelasi terhadap Bangunan Peradaban Islam
Islam memandang sains dan teknologi dipelajari untuk meningkatkan hajat hidup umatnya. Begitu juga ketika membangun peradaban, Islam akan mengutamakan dalam mencetak insan yang memiliki kepribadian Islam yang kuat, juga membangun sarana dan prasarana seperti infrastruktur yang menguatkan dan mengukuhkan bangunan iman dan ketakwaan umat. Inilah aspek mendasar yang dimiliki sistem Islam dalam membangun peradaban.
Untuk mendukung pembangunan peradaban Islam ada beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, membangun infrastruktur disokong dengan sistem ekonomi Islam. Dalam Islam, pembangunan infrastruktur diambil dari baitulmal non-zakat. Kedua, tidak boleh membangun infrastruktur dengan utang riba ke negara asing. Selain riba itu haram, juga melemahkan posisi institusi Islam. Ketiga, tidak boleh membangun infrastruktur dari pajak sebagaimana sistem ekonomi kapitalisme.
Keempat, prioritas pembangunan infrastruktur demi kemaslahatan umat. Membangun infrastruktur yang paling urgen dan paling dibutuhkan umat. Tidak menyia-nyiakan anggaran ketika membangun infrastruktur. Kelima, orientasi pembangunan untuk kemaslahatan umat tidak boleh dijadikan sebagai ladang bisnis para kapitalis. Pembangunan dilakukan sebagai tanggung jawab dalam riayatul syuunil umat. Keenam, pembangunan disokong dengan pengembangan sains dan teknologi.
Apabila melihat warisan bangunan peradaban Islam sungguh luar biasa. Sebagaimana contoh infrastruktur peninggalan sejarah Islam telah menjadi saksi bisu kejayaan dan kemajuan Islam. Di jazirah Arab, seperti pembangunan Ka'bah, Masjidilaqsa, Tajmahal di India, Masjid Raya Xi'an di Tiongkok, Masjid Suleiman Istanbul, Jembatan Si-O-Se-Pol di Isfahan Iran, Benteng Agra India, Istana Alhamra di Spanyol, Haghia Shopia di Turki, dan masih banyak lagi.
Pembangunan infrastruktur di zaman kekhilafahan Islam begitu mengagumkan dan bisa disaksikan sampai hari ini. Andai saja Islam memimpin dunia, tenta peninggalan peradaban Islam tersebut tetap menjadi pusat rujukan peradaban Islam tidak beralih fungsi menjadi tempat ibadah agama lain atau hanya sekadar jadi museum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi hanya dengan menerapkan Islam secara keseluruhan dalam bingkai Khilafah Islamiah.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.
Proyek strategis seharusnya direncanakan secara strategis. Jika pembiayaannya saja dengan mengandalkan investor atau dana asing, maka itu sudah strategis tetapi proyek kapitalis nasional. Ini yang menjadi penting, proyek kapitalis dan strategis akan berbeda aplikasinya dalam segi pembiayaan. Proyek strategis memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat bukan bisnis dengan hitung-hitungan untung rugi. Berbeda dengan proyek kapitalis, aspek bisnis seperti untung dan rugi adalah nomor wahid. Inilah perbandingan mencolok antara proyek yang dibangun berdasarkan sudut pandang kapitalis dan kemandirian strategis.
Begitulah dampak yang terasa ketika pemerintah hanya mengutamakan pembangunan fisik tanpa memperhatikan pembangunan SDM dan kesejahteraan mereka secara penuh. Yang paling penting dalam membangun infrastruktur peradaban harus didukung dengan sistem ekonomi yang kuat. Karena jika tidak memiliki sistem ekonomi yang kuat pembangunan infrastruktur hanya akan menjebak sebuah negara ke dalam debt trap yang akan menjadi lingkaran setan. Selain itu, bisa menjerumuskan sebuah negara ke jurang kebangkrutan.
Pembangunan infrastruktur di zaman kekhilafahan Islam begitu mengagumkan dan bisa disaksikan sampai hari ini. Andai saja Islam memimpin dunia, tenta peninggalan peradaban Islam tersebut tetap menjadi pusat rujukan peradaban Islam tidak beralih fungsi menjadi tempat ibadah agama lain atau hanya sekadar jadi museum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik lagi hanya dengan menerapkan Islam secara keseluruhan dalam bingkai Khilafah Islamiah.[]
Oleh: Ika Mawarningtyas
Direktur Mutiara Umat Institute dan Dosol Uniol 4.0 Diponorogo
Materi Kuliah Online Uniol 4.0 Diponorogo, Rabu, 19 Juli 2023 di bawah asuhan Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum.
#Lamrad #LiveOpperesedOrRiseUpAgainst
0 Komentar