TintaSiyasi.com -- Merespons langkah Presiden Jokowi menawarkan proyek strategis Ibu Kota Negara (IKN) ke investor, Pengamat Ekonomi Islam Ustazah Nida Sa'adah. S.E.,Ak.,M.E.I mengatakan, sejak awal sudah banyak kontroversi apakah memang menjadi kebutuhan vital untuk membangun atau memindahkan IKN.
"Sejak awal sebetulnya sudah banyak kontroversi apakah memang menjadi kebutuhan vital untuk membangun atau memindahkan IKN. Kalau ternyata pada perjalanannya banyak pembiayaan yang justru diberikan kepada negara lain kepada pengusaha maka ini adalah langkah yang terang benderang, terlihat dengan jelas bahwa negara sebetulnya dalam keadaan bahaya," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Jumat (4/8/2023).
Ia mengatakan, langkah Presiden Jokowi sangat berbahaya menawarkan investasi sektor kesehatan di IKN yang baru kepada para pengusaha Cina, kepala negara waktu itu mengatakan ada 34.000 ha lahan di IKN yang siap dimasuki investor properti, kesehatan rumah sakit, pendidikan dan infrastruktur.
"Menyikapi hal ini tentu kalau kita gunakan sudut pandang Islam maka kita bisa melihat dengan jelas apa resiko yang akan dihadapi oleh negeri ini jika tawaran Presiden pada pengusaha-pengusaha Cina itu direalisasikan," tambahnya.
Ia menjelaskan, proyek yang ditawarkan kepada investor adalah sektor strategis semuanya justru terkategori sektor publik ada kesehatan pendidikan, infrastruktur.
"Jadi bisa kita bayangkan kalau dua kebutuhan pokok masal yaitu kebutuhan pendidikan yang menjadi kebutuhan seluruh rakyat dan kebutuhan pokok masal yang kedua adalah kesehatan itu juga menjadi kebutuhan dari hajat hidup semua orang maka bisa kita lihat kalau dalam analisis sudut pandang Islam ini hal yang sebetulnya haram dilakukan mengapa?" Terangnya.
"Karena dalam sektor-sektor publik ini justru Islam memerintahkan negara memberikan layanan secara gratis dan berkualitas. Bayangkan kalau itu dikelola oleh para pengusaha maka sudah pasti akan berbayar, sehingga tidak semua orang bisa mengakses adapun nanti berbayarnya pun layanannya bisa kita bayangkan sejak awal makin mewah layanan yang diberikan biayanya tentu saja semakin tinggi," imbuhnya.
Ia menjelaskan, sudah banyak catatan sejarah termasuk negeri ini dimasa lalu ketika memulai melakukan pembiayaan pembangunan dalam proyek-proyek strategisnya itu dengan mengandalkan kucuran dari negara luar apakah itu yang dalam bentuk mengundang investor asing atau yang kedua dengan mengajukan untuk meminta utang kepada negara lain dua-duanya ini adalah cara yang berbahaya dan kalau kita kaji dari perspektif Islam itu diharamkan.
"Prancis juga tidak mungkin bisa menjajah Tunisia kalau tidak dengan jalan mengikatnya dengan ikatan pembiayaan dalam pembangunan-pembangunan yang strategis," paparnya.
Kemudian, ia menjelaskan, Indonesia pun pada saat 1945 menyatakan deklarasikan kemerdekaan tetapi pada saat melakukan proses pembangunan dengan ketergantungan pada investor, berutang kepada negara lain pada akhirnya semua kebijakan didekte oleh negara lain sampai dengan hari ini, itu belum selesai kemudian ditambah lagi rencana Presiden Jokowi untuk semakin menambah ketergantungan itu .
"Jadi bisa dibayangkan bagaimana nasib negeri ini kedepan jika persoalan didekte oleh negara lain sehingga kebijakan-kebijakan itu sangat terasa tidak pro rakyat tetapi lebih mendengarkan apa yang diarahkan oleh negara-negara yang tadi yang sudah memberikan utang, memberikan investasi pada akhirnya yang menjadi korban masyarakat luas. Ini sudah terlihat dengan jelas," pungkasnya [] Alfia Purwanti
0 Komentar