TintaSiyasi.com -- Merespons konflik agraria yang terjadi di di Pulau Rempang, provinsi Kepulauan Riau, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. mengatakan, konflik yang muncul agraria bersumber dari dominasi negara dan persoalan struktural.
"Bermunculan konflik agraria yang bersumber dari dominasi negara dan persoalan struktural," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Rabu (13/9/2023).
Chandra mengungkapkan, rencana investasi di Rempang tidak akan dapat diproses apabila tidak terdapat keputusan dari Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Kementerian Agraria untuk mengeluarkan SK Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), penerbitan Sertifikat (Hak Pengelolaan) HPL kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau.
Lebih lanjut, Chandra mengatakan bahwa apabila Surat Keputusan (SK) HPL tersebut dikeluarkan dan diberikan diberikan kepada BP Batam, SK tersebut dikhawatirkan akan menghidupkan kembali konsep domein verklaring (negaraisasi tanah).
"Prinsip ini mengartikan bahwa tanah dianggap sebagai kepemilikan negara, yang pada gilirannya memungkinkan pemerintah atau entitas yang berada di bawah otoritasnya untuk mengambil dan mengusir masyarakat yang dianggap tidak memiliki bukti kepemilikan," terangnya.
"Dahulu Domein Verklaring dipraktikkan agrarische besluit oleh Penjajah Belanda yang menyatakan bahwa barang siapa yang tidak memiliki tanah atas hak eigendom, maka tanah tersebut akan menjadi milik negara," sambungnya.
Dia menegaskan, apabila ketentuan tersebut dipraktikkan kembali akan berpotensi menjadi alat pemerintah untuk menguasai tanah di Indonesia, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat.
"Ini juga yang kemudian membuat negara menguasai tanah seluruhnya, termasuk tanah-tanah masyarakat adat yang tidak memiliki sertifikat/bukti kepemilikan atas tanahnya. Hal ini lah yang akan menimbulkan persoalan struktural yang berimplikasi kelirunya penerapan kebijakan atas suatu lahan," pungkasnya. [] Alfia Purwanti
0 Komentar