TintaSiyasi.com -- Direktur Justice Monitor
Agung Wisnuwardana, menilai rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite tahun 2024, berpotensi memberatkan rakyat secara ekonomi.
"Rencana ini berpotensi memberatkan rakyat secara ekonomi sehingga menggunakan jenis yang lebih mahal patut diduga bahwa rencana itu lebih dipengaruhi dengan motif ekonomi yang dibungkus dengan alasan lingkungan," tuturnya kepada TintaSiyasi.com, Jumat (1/9/2023).
Ia memberikan sejumlah alasan apabila kedepan pemerintah menaikkan harga BBM tentu ini amat zalim.
"Pertama korbanya adalah rakyat kebanyakan mereka kalangan menengah kebawah jumlahnya ratusan juta orang terutama para penggunaan kendaraan bermotor roda dua termasuk ojek online, kendaraan umum seperti angkutan," ungkapnya.
Kedua, keputusan menaikkan harga BBM yang dikeluarkan pemerintah termasuk juga penghapusan Pertalite yang nanti diganti jenis BBM baru, disaat kebanyakan masyarakat masih terpuruk secara ekonomi harga-harga naik, biaya hidup makin tinggi.
"Ketiga, kenaikan BBM atau pengalihan penghapusan Pertalite dipastikan akan meningkatkan biaya hidup masyarakat harga-harga kebutuhan pokok pasti naik sebabnya biaya transportasi juga otomatis naik akibatnya beban operasional seluruh kegiatan ekonomi masyarakat juga dipastikan naik," sambungnya.
Kemudian, keempat ditengah-tengah kehidupan rakyat yang serba sulit pemerintah tetap ngotot untuk melanjutkan proyek-proyek mercusuar yang sesungguhnya tidak berkaitan langsung dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyat.
"Misalnya proyek ibu kota negara, kereta cepat Jakarta Bandung, yang kedua proyek ini diduga lebih ditujukan memenuhi kepentingan oligarki bukan untuk kepentingan rakyat demikian pula proyek sejumlah infrastruktur lainnya yang tentu menghabiskan anggaran puluhan bahkan ratusan triliun rupiah," contohnya.
Kelima, pemerintah seperti tidak pernah serius bahkan seolah tidak pernah berniat sama sekali untuk melakukan efisiensi anggaran. "Belum lagi soal kebocoran anggaran akibat korupsi para pejabat negara yang makin masif gimana tidak zalim coba," sambungnya.
Kemudian, disatu sisi tidak serius menata terkait kebocoran keuangan, ditambah lagi malah mengalihkan menaikkan BBM
"Keenam, pada pandangan Islam bahan bakar minyak (BBM) dan energi lain hakikatnya milik rakyat (umum) rakyatlah pemilik BBM juga energi dan segala sumber daya alam yang depositnya melimpah bukan pemerintah," terangnya.
Ia menjelaskan, pemerintah hanya berwenang mengelola semua milik rakyat tersebut, hasilnya tentu seluruhnya dikembalikan kepada rakyat diantaranya dalam bentuk BBM dan energi yang murah harganya.
"Negara tidak boleh kemudian berdagang dengan rakyat dengan mencari untung yang sebesar-besarnya apalagi dengan memperdagangkan barang-barang yang sejatinya milik rakyat seperti BBM, listrik, gas," teganya.
Selanjutnya, ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk menghapus Pertalite yang tentunya kemungkinan menaikkan harga BBM yang dimanfaatkan rakyat apapun alasannya wajib ditolak selebihnya pemerintah wajib mengelola BBM dan energi seluruh sumber daya alam rakyat tadi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Ia mengutip hadis Rasulullah SAW bersabda Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api. (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Ia menjelaskan, berdasarkan hadis ini minyak bumi adalah milik umum, milik rakyat secara keseluruhan setiap barang, benda, sumber daya alam yang menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat secara luas adalah milik umum.
"Di sinilah konteks kita penting mendudukan sumber daya alam termasuk minyak pada posisi yang tepat sehingga betul-betul kemaslahatan untuk rakyat dan tentu jangan terpengaruh oleh perdagangan di komoditas pasar berjangka itu salah sisinya haram dan merugikan masyarakat secara luas," pungkasnya [] Alfia Purwanti, Tenira
0 Komentar